Kajian Strategis: "Memutus Mata Rantai Kemiskinan di Jawa Tengah"

image
Provinsi Jawa Tengah yang berpenduduk 38,5 juta jiwa hingga kini belum tuntas menghadapi problem kemiskinan. Dalam beberapa tahun terakhir, angka kemiskinan memang menurun, dari 17,72 persen (6 juta jiwa) tahun 2009 menjadi 14,98 persen (4,86 juta jiwa) pada 2012 dari jumlah penduduk saat itu 32,3 juta jiwa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jateng tahun 2012, dari sekitar 4,97 juta jiwa penduduk miskin, sekitar 2,97 juta jiwa di antaranya tinggal di wilayah desa.
Terkait dengan hal itu, maka Balitbang Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan kajian strategis sebagai upaya mengkonstruksi kerangka konseptual dan strategi praksis “memutus mata rantai kemiskinan di Jawa Tengah”. Acara diselenggarakan pada hari Kamis, 20 Juni 2013 pukul 08.30– 12.30 WIB bertempat di Ruang “Prayogasala” Balitbang Provinsi Jateng.
Materi yang dibahas berupa: 1). Kriteria Kemiskinan dan Implementasinya dalam Upaya Percepatan Penanganan Kemiskinan di Jawa Tengah yang disampaikan oleh Erisman dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2). Hasil Litbang dan Penerapan Penanganan Kemiskinan  dalam Mendukung Pencapaian MDG’s Provinsi Jawa Tengah, yang disampaikan oleh C. Elly Kumari dari Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kemensos RI, Yogyakarta. 3). Pendekatan dan Analisis Kebijakan Pembangunan dalam Pengentasan Kemiskinan, yang disampaikan oleh FX. Sugiyanto dari Pusat Kajian Kebijakan Publik UNDIP.
Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Dewan Riset Daerah Prov. Jateng, SKPD Prov. Jateng terkait masalah kemiskinan, serta SKPD yang menangani urusan kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta Perkumpulan Petani dan Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) Prov. Jateng; dan Organisasi Sosial ”Lembaran Mas Murni” Jawa Tengah.
Menurut Erisman, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Kriteria kemiskinan dalam hal ini diidentifikasi berdasarkan ukuran kemiskinan absolut. Basis data dengan indikator merupakan instrumen yang sangat penting dalam menentukan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan kemiskinan sendiri dapat dilaksanakan secara nasional maupun lokal. Di tingkat lokal peran pemerintah daerah sangat menentukan.
Menurut C. Elly Kumari Tj. Putri, kemiskinan di Jawa Tengah memang lebih besar di pedesaan, dimana dari 4,97 juta warga miskin, 2,97 juta jiwa berada di desa. Karakter kemiskinan di pedesaan terjadi karena adanya keterbatasan akses dan mobilitas fisik, pendidikan dan psikologis yang didukung oleh sikap hidup atau nilai budaya yang berkembang di masyarakat lokal. Karakter masyarakat pedesaan lebih cenderung tergantung kepada alam, mengutamakan keselarasan, keharmonisan dan keseimbangan mikro kosmos dan makrokosmos, sehingga menciptakan iklim psikologis dan sosial yang lamban menerima perubahan dan mengambil resiko perubahan. Kendala ini didukung oleh terbatasnya akses penduduk pedesaan terhadap informasi, pendidikan, saran tarnsportasi dan fasilitas lainnya.
Secara konseptual, menurut Fx. Sugiyanto kemiskinan harus dibedakan dengan kebahagiaan. Kemiskinan berbicara masalah memenuhi kebutuhan pokok melalui pendapatan yang memadai, sedangkan kebahagiaan merupakan urusan prikologis. Lebih jauh, kemiskinan biasanya spesifik di lokasi tertentu. Isu penting mengenai kemiskinan adalah definisi kemiskinan, ukuran kemiskinan, garis kemiskinan dan sebab-sebab kemiskinan serta kebijakan penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan juga menghadapi masalah “lingkaran setan” kemiskinan, dimana orang miskin terbatas aksesnya untuk menjadi tidak miskin, misalnya dengan pendidikan, relasi sosial dan ekonomi.
Kendala dalam penanggulangan kemiskinan dapat diklasifikasikan dalam skala kebijakan, konsep dan implementasi dan partisipasi. Kebijakan antar Kementerian dan antar dinas yang sama-sama bertujuan menanggulangi kemiskinan tidak sinergis. Pada sisi konsep dan implementasi sering tidak tepat sasaran serta tidak adanya evaluasi terhadap keberhasilan program tersebut. Meningkatnya anggaran dan kegiatan kemiskinan tidak sebanding dengan penurunan kemiskinan. Di satu sisi, politik anggaran baik di pusat maupun daerah belum mendukung penanggulangan kemiskinan dimana struktur anggaran belanja publik sangat sedikit. Perbedaan data juga menjadi kendala dalam menetapkan sasaran penanggulangan kemiskinan.
Kendala di sisi masyarakat miskin sendiri terkait dengan pola pikir, perilaku dan budaya yang tidak mendukung perubahan. Sikap mental yang tidak mau berubah ini menjadi tantangan utama, karena meskipun program telah diberikan, namun dampaknya kurang optimal. Pembangunan pola pikir dan sikap mental ini merupakan salahsatu langkah yang sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Maka dalam konsep kebijakan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perlu menjadi pendekatan utama, dimana mengutamakan konsep kemandirian. Penanggulangan kemiskinan sebaiknya tidak mengandalkan pemberian langsung seperti raskin dan BLT, namun kebih mengutamakan unsur produktif yang tepat sasaran dan spesifik. Kunci dari keberhasilan penanggulangan kemiskinan dengan konsep peningkatan produktifitas ini adalah tersedianya pasar bagi produk-produk masyarakat miskin tersebut.
Maka langkah ini perlu dukungan berbagai pihak, terutama dukungan dari pimpinan daerah. Perlunya sinergi antar pelaku merupakan salahsatu kinci keberhasilan konsep pembangunan di atas. Pimpinan daerah, paling tidak wakil gubernur, wakil bupati/walikota dibutuhkan perannya secara langsung sebagai fasilitator sinergisitas tersebut. Badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) di daerah seyogyanya menjadi think tank bagi pimpinan daerah dalam kerangka konsep kebijakan dan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan tersebut.

Wed, 28 Aug 2013 @16:44


Tulis Komentar

Nama

E-mail (tidak dipublikasikan)

URL

Komentar

Kode Rahasia
Masukkan hasil penjumlahan dari 2+2+1

hubungi kami
TIM TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI

BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Jl. Imam Bonjol No. 190
Semarang, Jawa Tengah
Indonesia 50132
Telp. (024) 3540025
Copyright © 2014 Balitbang Provinsi Jawa Tengah · All Rights Reserved